GovTech, Infrastruktur dan SDM: Apakah Kita Sudah Siap ?

Tulisan Opini : Irfan Basyo, S. Sos., M. A. P (Doctoral Student Public Administration, Hasanuddin University)

Makassar, – 14 Agustus 2024 Perkembangan teknologi dan kemampuan pemerintah dalam beradaptasi dengan zaman bukan sekadar wacana publik atau upaya membangun citra positif dengan menggaungkan digitalisasi pelayanan publik. Ikhtiar nyata pemerintah terlihat dalam peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.

Indonesia berupaya memiliki layanan digital terpadu, tidak lagi terpisah-pisah, dengan interoperabilitas yang baik dan berorientasi pada pengguna atau citizen centric, seperti di negara-negara maju. Negara-negara dengan e-Government Development Index (EDGI) yang tinggi, hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standar ekosistem digitalisasi pemerintahan. GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang terdiri dari Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri (Menpan.go.id).

Kehadiran GovTech/ INA Digital diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. GovTech tersebut akan mempercepat integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas (baca: Setneg.go.id).

Kita harus memahami fenomena dan beradaptasi dengan bijak terhadap perkembangan teknologi, begitu juga dengan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab dengan perkembangan teknologi. Birokrasi yang mampu menyesuaikan diri dengan teknologi akan memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan indeks kepercayaan serta kepuasan masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, persepsi masyarakat terhadap birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan rumit akan semakin kuat, ditambah dengan persepsi bahwa birokrasi tersebut ketinggalan zaman.

Ketika kita melihat berbagai dilema dan kompleksitas birokrasi yang ada, berbagai penelitian dan literatur akademik menunjukkan bahwa tantangan paling substansial dalam upaya digitalisasi dan elaborasi inovasi pemerintah adalah:

1. Infrastruktur: Pengadaan dan Pemeliharaan

Setiap tahun pemerintah menghadapi alokasi anggaran yang besar untuk sektor pengadaan. Dalam menjawab perkembangan teknologi, Indonesia dihadapkan pada situasi yang cukup berat dalam hal pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Selain tingginya biaya yang harus dialokasikan pemerintah, letak geografis yang rumit juga menjadi tantangan tambahan. Selain itu, dalam hal penggunaan infrastruktur teknologi untuk menjalankan upaya digitalisasi pelayanan publik yang didorong oleh pemerintah “Govtech”, Indonesia masih menjadi konsumen, bukan produsen sekaligus konsumen. Hal ini menambah beban pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur teknologi.

2. Sumber Daya Manusia

Perhatian terhadap sumber daya manusia bukan lagi pada seberapa kompeten SDM yang menjadi operator dalam berbagai inovasi dan pelayanan publik, tetapi sejauh mana birokrat mampu membangun lingkungan dan sistem kerja yang mendukung pengembangan Govtech di Indonesia. Jejaring kerja dan sistem yang saling terhubung memaksa kolaborasi untuk didorong. Govtech tidak hanya berangkat dari ikhtiar pemerintah untuk mendorong inovasi pelayanan publik, tetapi juga dari kesadaran untuk membangun integrasi dan memangkas kompleksitas birokrasi (setneg.go.id).

3. Kepemimpinan

Kita banyak belajar dari pemimpin yang menghasilkan karya monumental dalam upaya memberikan solusi terhadap pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki keinginan untuk berkembang dan berusaha untuk belajar sesuai dengan zaman untuk menghadirkan solusi sederhana dari permasalahan yang kompleks.

Sumber:

1. Setneg.go.id
2. Menpan.go.id
3. Nose, M. (2023). Inclusive GovTech: Enhancing Equity and Efficiency Through Public Service Digitalization.

Pos terkait

banner 300600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *