MAKASSAR, 21 Januari 2025 – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Sulsel pada Senin (20/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk membangun harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif serta membahas sejumlah program prioritas, terutama di masa transisi pemerintahan.
Pj Gubernur diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), beserta para wakil ketua dan seluruh ketua fraksi serta komisi. Cicu menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua lembaga.
“Kita berharap harmonisasi ini dapat terus terjaga. Banyak hal yang dapat kita selaraskan dan selesaikan dengan cara kekeluargaan,” ujar Cicu. Ia menambahkan bahwa DPRD Sulsel akan memberikan dukungan penuh kepada Pj Gubernur dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat Sulsel.
Meskipun tidak membahas isu spesifik secara detail, Cicu menekankan pentingnya penyesuaian program pemerintah di masa transisi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pj Gubernur Prof. Fadjry Djufry menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari DPRD Sulsel. Ia berharap dapat menyelesaikan banyak hal dan menciptakan sinergi yang kuat meskipun masa jabatannya singkat.
“Saya berbangga bisa diterima dengan baik. Banyak hal yang bisa kita selesaikan walau dengan waktu yang cukup singkat ini,” kata Prof. Fadjry. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai Pj Gubernur adalah untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar hingga pelantikan Gubernur definitif.
Prof. Fadjry mengakui bahwa tugasnya tidak mudah, mengingat banyak harapan masyarakat yang harus diakomodir. Ia pun menyorot beberapa program penting, salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu program penting Bapak Presiden adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ini diminta seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran. Program ini menyasar seluruh segmen masyarakat, mulai balita hingga lansia,” jelasnya. PKG, menurutnya, sama pentingnya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Prof. Fadjry juga menyinggung soal utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sulsel yang belum terbayarkan. Ia berkomitmen untuk segera membahas dan merealisasikan pembayaran DBH kepada seluruh kabupaten/kota di Sulsel secara bertahap.
“Soal DBH, kita coba elaborasi agar dapat segera kita realisasikan. Ada political will untuk membayar itu,” tegas Prof. Fadjry. Kunjungan ini menandai awal yang baik bagi kerjasama antara eksekutif dan legislatif Sulsel dalam membangun daerah.