MAKASSAR, SULSEL – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rahman Pina, memberikan tanggapan positif terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran APBN dan APBD tahun 2025. Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang di gelar salah satu media di Makassar, Selasa (18/2/2025), Rahman Pina menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini bukanlah ancaman bagi perekonomian daerah, melainkan sebuah strategi cerdas untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran ini dianggap sebagai ancaman yang meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada upaya pemerintah untuk membangun peta baru yang lebih produktif dan memperkuat ekonomi kita,” tegas Rahman Pina.
Pemangkasan anggaran, yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37.MK.02/2025, mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 50,59 triliun dialokasikan untuk pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Rahman Pina kembali menegaskan, “Jangan sampai kesannya bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada penataan ulang belanja negara agar lebih produktif.”
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang peta ekonomi baru yang lebih kokoh. Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa pandemi Covid-19, di mana pendapatan negara, baik APBN maupun APBD, mengalami penurunan drastis, memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor.
“Saat pandemi semua pendapatan berkurang, sehingga APBN dan APBD harus dikoreksi besar-besaran. Sekarang, situasinya berbeda. APBN bertambah, APBD juga bertambah, jadi yang dilakukan adalah penataan ulang, bukan sekadar pemotongan,” jelasnya.
Dengan kondisi ekonomi nasional yang telah pulih dan pendapatan negara yang meningkat, kebijakan efisiensi saat ini difokuskan pada penataan ulang anggaran agar terhindar dari pemborosan pada belanja yang tidak produktif. Langkah ini, menurut Rahman Pina, merupakan upaya strategis untuk memastikan pembangunan ekonomi nasional berjalan efektif dan berkelanjutan.
