JAKARTA,- Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin memberi keterangan seusai rapat kerja DPR RI antara Banggar DPR dan Menteri Keuangan yang juga menghadirkan Gubernur BI bahwa pemerintah memiliki peran strategi agar ABPN kita memiliki kemampuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Akmal menegaskan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dengan gini rasio tinggi tidak akan mampu diatasi dengan hanya pertumbuhan 5%. Menurutnya, kondisi saat ini, negara kita masih ditopang oleh kekuatan konsumsi rumah tangga.
“Inflasi kita bergerak sangat dipengaruhi konsumsi rumah tangga. Pemerintah dalam membelanjakan anggarannya, sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan, padahal di lapangan, masih banyak sekali pelaku ekonomi yang sangat membutuhkan stimulus,” tutur Akmal.
Pria kelahiran Bone ini menyampaikan, saat ini terjadi membesarnya jumlah pekerja informal yang membuat pendapatan masyarakat semakin tidak pasti dan tidak berkualitas.
Akmal menjabarkan, bahwa Data BPS menunjukkan, per Februari 2023, angka angkatan kerja informal sudah sebanyak 83,34 juta orang atau setara 60,12% dari total pekerja. Sedangkan untuk pekerja sektor formal sebanyak 55,29 juta orang.
Politisi PKS ini mengingatkan akan optimalisasi program pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Belanja Negara dengan realisasi 41 persen dan realisasi Pembiayaan anggaran sebesar 22,6 persen belum mampu memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Daya beli masyarakat kita ini jangan hanya diberikan kebijakan semu saja, dengan bantuan-bantuan langsung saja tanpa merealisasikan peningkatan kesempatan kerja. Kebijakan APBN mesti diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Tingginya daya beli masyarakat, akan semakin menunjukkan kesejahteraan negara ini semakin baik. Untuk itu, pemerintah harus jaga daya beli masyarakat melalui kebijakan APBN yang tepat,” tutup Andi Akmal Pasluddin.
