MAKASSAR,- Menuju pesta demokrasi 14 Februari 2024 akan ada momentum besar yang akan menjadi penentu nasib masa depan bangsa karena akan ada pemimpin baru atau nahkoda baru yang akan menatap dan meratap indonesia 5 tahun kedepan.
Olehnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI Daerah Makassar gelar Dialog Publik dengan tema “Demokrasi, 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi” di jl. Sultan Alauddin, Warkop Nassami, Senin 24/12/2023.
Yang menghadirkan Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus Kota Makassar dalam hal ini, KAMMI sebagai Fasilitator Dialogis, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII.
Muh Imran selaku Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar dalam opening Speaker “Tujuan Dialog ini merupakan keresahan pribadi sebagai aktivis melihat demokrasi yang kemudian banyak hal yang perlu menjadi catatan kedepan khususnya untuk kepemimpinan selanjutnya sehingga harapan dialog ini menjadi refleksi untuk catatan kepemimpinan jokowi 10 tahun,” ucapnya
Kegiatan dialog yang di hadiri dari aktivis KAMMI, HMI, IMM, dan PMII, berlangsung lama dengan diskusi pro aktif antara pemantik dari perwakilan setiap pergerakan.
Nasruddin Ketua Bidang PKP PC IMM IMM Kota Makassar menyebutkan beberapa catatan soal:
1. kebebasan dan keterbatasan berpendapat dengan hadirnya UUD ITE membatasi aktivis
2. Kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
3. Mahkama Konstitusi yang tercederai
4. Kemiskinan dari 7% menjadi 20 % pada masa kepemimpinan jokowi
5. Sektor kesehatan dimana setiap puskesmas yang tidak ada dokter yang bisa langsung menangani pasien
“Ambil andil dalam setiap kebaikan,” pesanya
Aco Wahid Ketua 2 PC PMII Kota Makassar dalam dialog tersebut memberikan suatu pengantar dengan kutipan dari bahasa abraham lincoln presiden ke 16 “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people)” banyak kasus ketimpangan di masa kepemimpinan jokowi seperti:
1. Dalam Kepemimpinan Jokowi kebebasan Mengkritik tidak ada lagi
2. Kasus Rempang yang memakan hampir 46% dari luas wilayah yang mengambil 16 kampung melayu ingin merelokasi atas dasar tidak memiliki surat tanah dan menjadi otokritik untuk pemerintah karena tidak menjalankan UUD reforma agraria 1960
3. Kasus PT. HMBP di seruyan kalimantan tengah yang memakan korban
4. Pembangunan Strategis Nasional yang tidak lagi mempertimbangkan hak rakyat atas tanah dan mata pencarian
5. UU Omnibus Law sebagai alat dalam kepentingan oligarki dalam mempermudah perizinan tanpa mempertimbangkan tanah adat
“Tetap menarasikan kritikan terhadap hal-hal yang timpang karena kalau bukan kita siapa lagi” pesan nya
Muhammad Arsyi Jailolo Ketua Umum HMI Kota Makassar memberikan instrumen berpikir sebagai aktivis tentang peran setiap aspek dalam negara ini baru kemudian mengatur dan memikirkan isu-siu sentra sekarang ini.
“yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah kesadaran kita tentang sebuah perubahan yang harus berangkat dari setiap kita sebagai aktivis untuk mengisi pos di eksekutif, legislatif dan yudikatif, seperti guru, politisi dan yang lainya,” ucapnya
juga menyampaikan beberapa hal yang perlu para aktivis pergerakan hadir memberikan solusi dan peran nya seperti:
1. Masalah Pangan
2. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan
3. bagaimana supaya Sumber Daya Manusia bisa berkualitas
4. Melahirkan produk kepemimpinan dengan sistem yang ada
5. Bagaimana memahami fungsi genetik pemerintah
6. Sistem demokrasi kita arut-larutan karena semua kepentingan parpol
7. Pembungkaman Demokrasi
8. Kegagalan Jokowi dalam Konteks pendidikan sebagai
9. dan yang terpenting adalah mentalitas anak muda jadi petarung
“dan yang terpenting dalam proses kaderisasi partai sebagai tempat lahirnya calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni tidak hanya mencari popularitas dan melupakan ideologi bangsa,” tegasnya
