MAKASSAR — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kunjungan kerja (Kunker) ke DPR RI untuk menindaklanjuti terkait aspirasi masyarakat Sulsel.
Setidaknya dalam Kunker itu terdapat enam poin aspirasi yang diserahkan ke anggota DPR RI diantaranya perihal tenaga pendidikan yang berstatus non ASN serta penyampaian aspirasi dari aliansi buruh saat memperingati hari buruh (may day) pada tgl 1 mei 2024.
Rombongan itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi oleh Wakil Ketua, Muzayyin Arif serta sejumlah anggota legislatif diantaranya Azhar Arsyad (Fraksi PKB), Januar Jaury Darwis dan Rismawati Kadir Nyampa, Jufri Sambara (Fraksi Demokrat).
Haslinda Wahab (Fraksi PKS), Andi Fauzi Wawo (Fraksi PKB), Adi Anshar (Jufri Sambara Nasdem), Husmaruddin (Fraksi PAN), Usman Lonta (Fraksi PAN) dan Henny Latief (Fraksi Gerindra) di dampingi Andi Padauleng selaku koordinator Kerjasama dan Aspirasi sekretariat DPRD Sulsel, juga turut hadir Kepolisian Sulsel juga turut mengawal aspirasi tersebut hingga ke Senayan.
Rombongan diterima langsung oleh oleh Fungsional Ahil Setjend DPR RI, Ridwan Ismail Rasak di ruang biro protokol DPR RI gedung Nusantara 3. Di sini, rombongan anggota Dewan Sulsel menyerahkan langsung berkas aspirasi kepada Dr. Ridwan sebagai perwakilan dari DPR RI.
Wakil ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif menuturkan kunjungan tersebut merupakan tanggung jawab sebagai legislator untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR RI sebagai perwakilan rakyat.
“Kami sangat menyadari betul sebagai perwakilan masyarakat kami harus amanah, menyambungkan seluruh aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan kepada pemerintah pusat yang menjadi kewenangan,”bebernya,Senin 13 Mei 2024.
Muzayyin mengungkapkan selama DPRD Sulsel sebagai garda terdepan dalam penyambung aspirasi masyarakat Sulsel.
“Tentunya ini adalah bagian dari tanggung jawab kami menjalankan fungsi representasi DPRD Sulsel, kami sangat menyadari betul sebagai perwakilan masyarakat kami harus amanah, pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari berharap,apa yang mereka serahkan dapat menjadi perhatian DPR RI untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“teman-teman di DPR RI khususnya diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan pemerintah pusat,” tutupnya. (*)
